MUNAKAHAT

BAB  I:   LATAR  BELAKANG

Dalam  perkara  pernikahan  banyak  fenomena-fenomena  yang  terjadi  disekeliling  kita,mulai  nikah siri sampai  nikah  sedarah. Akan tetapi  disini  KAMI ingin mengangkat  masalah  tentang nikah  siri.

Secara  bahasa  kata  siri berarti  rahasia.

Kata  rahasia  (siri) berarti  sedikit  orang  yang mengetahui. Pernikahan  yang  tidak  banyak  melibatkan  orang atau  pernikahannya  bersifat rahasia.

·       Apa  hukum  nikah  siri ?

·       Apa  alasan  pernikahan  siri  dilakukan ?

·       Apa  hukum  pernikahan  tanpa wali ?

·       Apakah  nikah  siri  di catat  lembaga  pencatatan  sipil ?

BAB   II :

Hukum Islam Tentang Nikah Siri

Posted by Farid Ma'ruf pada 14 Maret 2009

Berkenaan dengan nikah siri, dalam RUU yang baru sampai di meja Setneg,pernikahan siridianggap perbuatan ilegal, sehingga pelakunya akan dipidanakan dengan sanksi penjara maksimal 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, sanksi juga berlaku bagi yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah siri, poligami, maupun nikah kontrak. Setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara. Pegawai Kantor Urusan Agama yang menikahkan mempelai tanpa syarat lengkap juga diancam denda Rp 6 juta dan 1 tahun penjara [Surya Online, Sabtu, 28 Februari, 1009]

Sebagian orang juga berpendapat bahwa orang yang melakukan pernikahan siri, maka suami isteri tersebut tidak memiliki hubungan pewarisan. Artinya, jika suami meninggal dunia, maka isteri atau anak-anak keturunannyatidak memiliki hak untuk mewarisi harta suaminya. Ketentuan ini juga berlakujika isteri yang meninggal dunia.Lalu,bagaimana pandanganIslam terhadap nikah siri? Bolehkah orang yang melakukan nikah siri dipidanakan?Benarkah orang yang melakukan pernikahan siri tidak memiliki hubungan pewarisan?

Definisi dan Alasan Melakukan Pernikahan Siri

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan;

Pertama; pernikahan tanpa wali.Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyakfactor   yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatansipil negara.

Ada yang karenafactor   biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan –pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Adapun hukum syariat atas ketiga fakta tersebut adalah sebagai berikut.

Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanitamenikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkanpada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda;

لانكاحإلابولي

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy, lihat, Imam Asy Syaukani, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2648].

Berdasarkan dalalahal-iqtidla’, kata ”laa” pada hadits menunjukkan pengertian ‘tidak sah’, bukan sekedar ’tidak sempurna’ sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih. Makna semacam ini dipertegasdan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda:

أيماامرأةنكحتبغيرإذنوليهافنكاحهاباطل, فنكاحهاباطل ,فنكاحهاباطل

“Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izinwalinya, maka pernikahannya batil;pernikahannya batil; pernikahannya batil”. [HR yanglima kecuali Imam An Nasaaiy. Lihat, Imam AsySyaukaniy,Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2649].

Abu Hurayrah ra juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

لاتزوجالمرأةالمرأةلاتزوجنفسهافإنالزانيةهيالتيتزوجنفسها

”Seorang wanitatidakboleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR Ibn Majah dan Ad Daruquthniy.Lihat, Imam Asy Syaukaniy, Nailul Authar VI: 231 hadits ke 2649)

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapatlahdisimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiyat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi didunia.Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kada rsanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali.

 Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta’zir, dan keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang qadliy (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan Sipil

Adapun fakta pernikahan siri kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara

Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akherat, ketika perbuatan tersebut terkategori ”mengerjakan yang haram” dan ”meninggalkan yang wajib”. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.

Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiyatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akherat. Untuk itu, seorang qadliy tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut; pertama, meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya; kedua, mengerjakan tindak haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya; ketiga, melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan keterangan dapat disimpulkan; pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut;

 (1) wali,

(2) dua orang saksi, dan

 (3) ijab qabul.

Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara, maka kasus ini dapat dirinci sebagai berikut.

Pertama, pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar’iy (bayyinah syar’iyyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara.

Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar’iy.Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti syar’iy.Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis.

 Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (iqrar), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah siri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan.

Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan siri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti syar’iy.Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan siri tersebut.

Kedua, pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah kita jumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-

orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil.Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belumnya sekompleks keadaan masyarakat sekarang.

 Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum Muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian syar’iy bukan hanya dokumen tertulis.

Nabi saw sendiri melakukan pernikahan, namun kita tidak pernah menemukan riwayat bahwa melakukan pencatatan atas pernikahan beliau, atau beliau mewajibkan para shahabat untuk mencatatkan pernikahan mereka; walaupun perintah untuk menulis (mencatat) beberapa muamalah telah disebutkan di dalam al-Quran, misalnya firman Allah swt;

يَاأَيُّهَاالَّذِينَءَامَنُواإِذَاتَدَايَنْتُمْبِدَيْنٍإِلَىأَجَلٍمُسَمًّىفَاكْتُبُوهُوَلْيَكْتُبْبَيْنَكُمْكَاتِبٌبِالْعَدْلِوَلَايَأْبَكَاتِبٌأَنْيَكْتُبَكَمَاعَلَّمَهُاللَّهُفَلْيَكْتُبْوَلْيُمْلِلِالَّذِيعَلَيْهِالْحَقُّوَلْيَتَّقِاللَّهَرَبَّهُوَلَايَبْخَسْمِنْهُشَيْئًافَإِنْكَانَالَّذِيعَلَيْهِالْحَقُّسَفِيهًاأَوْضَعِيفًاأَوْلَايَسْتَطِيعُأَنْيُمِلَّهُوَفَلْيُمْلِلْوَلِيُّهُبِالْعَدْلِوَاسْتَشْهِدُواشَهِيدَيْنِمِنْرِجَالِكُمْفَإِنْلَمْيَكُونَارَجُلَيْنِفَرَجُلٌوَامْرَأَتَانِمِمَّنْتَرْضَوْنَمِنَالشُّهَدَاءِأَنْتَضِلَّإِحْدَاهُمَافَتُذَكِّرَإِحْدَاهُمَاالْأُخْرَىوَلَايَأْبَالشُّهَدَاءُإِذَامَادُعُواوَلَاتَسْأَمُواأَنْتَكْتُبُوهُصَغِيرًاأَوْكَبِيرًاإِلَىأَجَلِهِذَلِكُمْأَقْسَطُعِنْدَاللَّهِوَأَقْوَمُلِلشَّهَادَةِوَأَدْنَىأَلَّاتَرْتَابُواإِلَّاأَنْتَكُونَتِجَارَةًحَاضِرَةًتُدِيرُونَهَابَيْنَكُمْتُدِيرُونَهَابَيْنَكُمْفَلَيْسَعَلَيْكُمْجُنَاحٌأَلَّاتَكْتُبُوهَاوَأَشْهِدُواإِذَاتَبَايَعْتُمْوَلَايُضَارَّكَاتِبٌوَلَاشَهِيدٌوَإِنْتَفْعَلُوافَإِنَّهُفُسُوقٌبِكُمْوَاتَّقُوااللَّهَوَيُعَلِّمُكُمُاللَّهُوَاللَّهُبِكُلِّشَيْءٍعَلِيمٌ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu).Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan.Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.[TQS AL Baqarah (2):

Ketiga, dalam khazanah peradilan Islam, memang benar, negara berhak menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada orang yang melakukan tindakan mukhalafat. Pasalnya, negara (dalam hal ini seorang Khalifah dan orang yang diangkatnya) mempunyai hak untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk mengatur urusan-urusan rakyat yang belum ditetapkan ketentuan dan tata cara pengaturannya oleh syariat; seperti urusan lalu lintas, pembangunan rumah, eksplorasi.

Khalifah memiliki hak dan berwenang mengatur urusan-urusan semacam ini berdasarkan ijtihadnya.Aturan yang ditetapkan oleh khalifah atau qadliy dalam perkara-perkara semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Siapa saja yang melanggar ketetapan khalifah dalam urusan-urusan tersebut, maka ia telah terjatuh dalam tindakan mukhalafat dan berhak mendapatkan sanksi mukhalafat.

Misalnya, seorang khalifah berhak menetapkan jarak halaman rumah dan jalan-jalan umum, dan melarang masyarakat untuk membangun atau menanam di sampingnya pada jarak sekian meter.Jika seseorang melanggar ketentuan tersebut, khalifah boleh memberi sanksi kepadanya dengan denda, cambuk, penjara, dan lain sebagainya.

Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan takaran, timbangan, serta ukuran-ukuran khusus untuk pengaturan urusan jual beli dan perdagangan.Ia berhak untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melanggar perintahnya dalam hal tersebut. Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk kafe-kafe, hotel-hotel, tempat penyewaan permainan, dan tempat-tempat umum lainnya; dan ia berhak memberi sanksi bagi orang yang melanggar aturan-aturan tersebut.

Demikian juga dalam hal pengaturan urusan pernikahan.Khalifah boleh saja menetapkan aturan-aturan administrasi tertentu untuk mengatur urusan pernikahan; misalnya, aturan yang mengharuskan orang-orang yang menikah untuk mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan resmi negara, dan lain sebagainya.Aturan semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat.Untuk itu, negara berhak memberikan sanksi bagi orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke lembaga pencatatan negara.

Pasalnya, orang yang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan negara -- padahal negara telah menetapkan aturan tersebut—telah terjatuh pada tindakan mukhalafat. Bentuk dan kadar sanksi mukhalafat diserahkan sepenuhnya kepada khalifah dan orang yang diberinya kewenangan.

Yang menjadi catatan di sini adalah, pihak yang secara syar’iy absah menjatuhkan sanksi mukhalafat hanyalah seorang khalifah yang dibai’at oleh kaum Muslim, dan orang yang ditunjuk oleh khalifah.Selain khalifah, atau orang-orang yang ditunjuknya, tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi mukhalafat.Atas dasar itu, kepala negara yang tidak memiliki aqad bai’at dengan rakyat, maka kepala negara semacam ini tidak absah menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada rakyatnya.

Sebab, seseorang baru berhak ditaati dan dianggap sebagai kepala negara jika rakyat telah membai’atnya dengan bai’at in’iqad dan taat. Adapun orang yang menjadi kepala negara tanpa melalui proses bai’at dari rakyat (in’iqad dan taat), maka ia bukanlah penguasa yang sah, dan rakyat tidak memiliki kewajiban untuk mentaati dan mendengarkan perintahnya. Lebih-lebih lagi jika para

penguasa itu adalah para penguasa yang menerapkan sistem kufur alas demokrasi dan sekulerisme, maka rakyat justru tidak diperkenankan memberikan ketaatan kepada mereka.

Keempat, jika pernikahan siri dilakukan karena faktor biaya; maka pada kasus semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada pelakunya.Pasalnya, orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan ketidakmampuannya; sedangkan syariat tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya.

Oleh karena itu, Negara tidak boleh mempidanakan orang tersebut, bahkan wajib memberikan pelayanan pencatatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan Negara.

Kelima, pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan walimatul ‘ursy. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai berhukum wajib akan tetapi nabi sangat menganjurkan (sunnah muakkadah). Nabi saw bersabda;

حَدَّثَنَاأَوْلِمْوَلَوْبِشَاةٍ

“Adakah walimah walaupun dengan seekor kambing”.[HR. Imam Bukhari dan Muslim]

Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran pernikahan; di antaranya adalah ;

 (1) untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat; (2) memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya

 (3) memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (siri). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang dinikahi siri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan siri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan sirinya; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya.

Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami isteri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.

Bahaya Terselubung Surat Nikah

Walaupun pencatatan pernikahan bisa memberikan implikasi-implikasi positif bagi masyarakat, hanya saja keberadaan surat nikah acapkali juga membuka ruang bagi munculnya praktek-praktek menyimpang di tengah masyarakat. Lebih-lebih lagi, pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan Islam dalam hal pernikahan, talak, dan hukum-hukum ijtimaa’iy sangatlah rendah, bahwa mayoritas tidak mengetahui sama sekali. Diantara praktek-praktek menyimpang dengan mengatasnamakan surat nikah adalah;

Pertama, ada seorang suami mentalak isterinya sebanyak tiga kali, namun tidak melaporkan kasus perceraiannya kepada pengadilan agama, sehingga keduanya masih memegang surat nikah. Ketika terjadi sengketa waris atau anak, atau sengketa-sengketa lain, salah satu pihak mengklaim masih memiliki ikatan pernikahan yang sah, dengan menyodorkan bukti surat nikah.

Kedua, surat nikah kadang-kadang dijadikan alat untuk melegalkan perzinaan atau hubungan tidak syar’iy antara suami isteri yang sudah bercerai. Kasus ini terjadi ketika suami isteri telah bercerai, namun tidak melaporkan perceraiannya kepada pengadilan agama, sehingga masih memegang surat nikah. Ketika suami isteri itu merajut kembali hubungan suami isteri –padahal mereka sudah bercerai–, maka mereka akan terus merasa aman dengan perbuatan keji mereka dengan berlindung kepada surat nikah. Sewaktu-waktu jika ia tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan keji, keduanya bisa berdalih bahwa mereka masih memiliki hubungan suami isteri dengan menunjukkan surat nikah.

Inilah beberapa bahaya terselubung di balik surat nikah. Oleh karena itu, penguasa tidak cukup menghimbau masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya pada lembaga pencatatan sipil negara, akan tetapi juga berkewajiban mendidik masyarakat dengan hukum syariat –agar masyarakat semakin memahami hukum syariat–, dan mengawasi dengan ketat penggunaan dan peredaran surat nikah di tengah-tengah masyarakat, agar surat nikah tidak justru disalahgunakan.

BAB  III  :kesimpulan / Penutup

kesimpulan

Pernikahan  siri  menurut  agama  hukumnya tidak di bolehkan. Karna  barang  siapa  yang  menikah  atau  menikahkan  secara siri  akan  dikenakan  sangsi.

Definisi dan  alasan  nikah  siri adalah  nikah yang  tanpa  mendatangkan  wali.nikah  ini  bersifat  rahasia.

Alasan  nikah  siri  semata-mata  hanyalah karna  nafsu.

Dalam  ajaran  islam  perempuan  nikah  tanpa wali  hukumnya  haram atau  tidak  di  perbolehkan.

Penutup

Semoga  makalah  pai  yang  berjudul  “bolehkah  nikah  siri ??” ini  bermanfa’at  bagi pembaca  umumnya  dan bagi  kami  khususnya.

Dengan  membaca  makalah  ini  kita menjadi tau apa  itu  nikah  siri.  Dan  dapat  mengambil  hikmahnya.

Kritik  dan  saran  yang  membangun  sangat  kami  butuhkan  demi  kesempurnaan  makalah  ini.

BAB   IV  :Biodata  penyusun

Nama :  MOH. ROMADHAON

Kelas:XII – IPA1

NO. abs                                 :   21

Tempat/tanggal  lahir :   Tuban,20  April  1994

Hoby                                     :Eatand read

Alamat                                 :  Jl. Bengawansolo, Ds. Mojoagung

Motto  : lebih  baik  diam  dari  pada bicara tapi “GeJe”

Cita-cita                              :Guru , pengusaha sukses

Nama    :TILOTAMA  LUCITA  MALA

Kelas      :   XII – IPA1

No. abs :   37

Tempat/tanggal  lahir :   Tuban,30  januari  1994

Hoby      :  Nonton TV, belajar (utak-atik buku)

Alamat :  Jl. Popohan lor ,Ds. Kebonagung, kec.Rengel

Motto                :  Jika  tdak  dpat mrubah nasib,  maka ubahlah  sifat mu.

Cita-cita                            :  jadi  orang  sukses agar  membahagiakan ortu

Nama                                    :SITI  MUFARROKAH

Kelas                                      :   XII – IPA1

No. abs                                 :  31

Tempat/tanggal  lahir        :  Tuban, 06  september  1993

Hoby                                      :  Berenang

Alamat                                 :  Ds. Mojoagung

Motto                                  : Berfikirlah  hari  ini,  berbuatlah  hari  esok

Cita-cita                              :  Perawat

Nama                                    :  Utami

Kelas                                      :   XII – IPA1

No. abs                                 :   39

Tempat/tanggal  lahir  :  Tuban,  19  Desember  1994

Hoby                                      :Nonton  TV,  membaca

Alamat                                 :  Ds.  Losari

Motto  : Dimana  anda  berada, jadilah manusia  berguna.

Cita-cita                         :Guru

Nama                                    :   M. SAIPUL  HIRQAMNI

Kelas                                      :   XII – IPA1

No. abs                                 :   24

Tempat/tanggal  lahir:   Tuban,  07  juli  1994

Hoby                       :  Membaca  andsleep

Alamat                 :  Ds. Sandingrowo

Motto  : Jadikan  hari  kemaren sebagai  pelajaran.

Cita-cita                            :   pilot

KATA  PENGANTAR

                 Puji  syukur  kami  panjatkan  kehadirat  Tuhan  Yang  Maha  Esa  karena berkat  dan  rahmatNya  sehingga  penulis  bisa  menyelesaikan  makalah PAI  yang   berjudul  “NIKAH  SIRI  BOLEH  NGGAK  YA ??”

                 Dalam  penyusunan  kliping    ini  penulis  telah  berusaha  semaksimal  mungkin  sesuai  dengan  kemampuan  penulis.  Namun sebagai   manusia  biasa, penulis  tidak  luput  dari  kesalahan  dan kehilafan  baik  dari  segi  tekhnik  penulisan  maupun  tata  bahasa.  Tetapi  walaupun  demikian  penulis  berusaha  sebisa  mungkin menyelesaikan  makalah  meskipun  tersusun  sangat  sederhana.

                 Kami  menyadari  tanpa  kerja  sama  antara  guru  pembimbing  dan  penulis  serta  beberapa  kerabat  yang  memberi  berbagai  masukan yang  bermanfaat  bagi  penulis  demi  tersusunnya  makalah   ini.  Untuk  itu  penulis  mengucapakan  terima  kasih  kepada  pihak yang  tersebut  diatas  yang  telah  bersedia   meluangkan   waktunya  untuk  memberikan  arahan  dan  saran  demi  kelancaran  penyusunan makalah  ini.

                 Demikian  semoga  makalah ini  dapat  bermanfaat  bagi  penulis  dan para  pembaca  pada  umumnya.  Kami  mengharapkan  saran  serta kritik  dari  berbagai  pihak  yang  bersifat  membangun.                                                                                                         

                                                                               Tuban,  21  september 2011

                                                                                            Penulis

DAFTAR  ISI

KATA  PENGANTAR…………………………………………………………………………  1

DAFTAR  ISI…………………………………………………………………………………....  2

BAB  I

Latar  belakang………………………………………………………………………………. 3

BAB  II

Hukum  islam  tentang  nikah  siri…………………………………………………..  4

Definisi  dan  alasan  melakukan  pernikahan  siri…………………………..  5

Hukum  pernikahan  tanpa  wali…………………………………………………….. 6

Nikah  tanpa  dicatatkan  pada  lembaga  sipil………………………………… 8

Bahaya  terselubung  surat  nikah………………………………………………….16

BAB  III

Kesimpulan  dan  penutup……………………………………………………………. 18

BAB  IV

Biodata  penyusun…………………………………………………………………………19